Terkait Rekomendasi TMS oleh Bawaslu Sulteng, Winstar Tunjuk Tim Hukum

Ruslan Husen dan Marwan Londol

SultimNews.id, LUWUK-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) merekomendasikan dua bakal calon (balon) petahana pada Pilkada serentak di Sulteng, untuk masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat pendaftaran di KPU, 3 sampai 4 September 2020 mendatang.

Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, saat dihubungi awak media, mengatakan, kedua balon petahana yang direkomendasikan TMS tersebut yakni Bupati Morowali Utara Moh Asrar Abd Samad dan Bupati Banggai Herwin Yatim. Mereka diduga melakukan pelanggaran administrasi pemilu, karena melakukan pelanggaran penggantian pejabat di waktu yang dilarang.

“Para kepala daerah dalam pilkada 2020 tidak boleh melakukan rotasi, promosi atau demosi, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, atau ada keadaan kekosongan jabatan,” kata Ruslan Husen, Selasa (11/8/2020).

Menurutnya, pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menegaskan, kepala daerah dalam kontestasi Pilkada dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Olehnya, rekomendasi Bawaslu sebelum penetapan pasangan calon agar petahana yang melakukan pelanggaran penggantian pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, ketika mendaftar di KPU untuk statusnya dinyatakan TMS sebagai pasangan calon kepala daerah.

Ketentuan tersebut sambung Ruslan Husen, merujuk pasal 89 ayat (1) dan (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan sebagai telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, bahwa bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

“Ketika petahana melanggar, sejatinya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon melalui penetapan KPU,” terangnya.

Terkait hal itu, bakal calon petahana Herwin Yatim dan Mustar Labolo (Winstar), melalui Liaison Officer (LO) II, Marwan Londol, mengatakan, saat ini pihaknya telah menunjuk tim hukum untuk penyelesaian persoalan tersebut.

“Iya. Tim Hukum sudah ditunjuk untuk menghadapi permasalahan ini,” ujarnya.

Meski begitu, Marwan mengaku pihaknya belum melihat secara langsung rekomendasi Bawaslu Sulteng itu.

“Karena rekomendasi tersebut belum sampai ke kami, jadi belum bisa kami tindaklanjuti. Yang pasti, hal ini sudah dikaji oleh Tim Hukum kami,” imbuhnya. (and)