KPU Putuskan TMS, Herwin: Entah Apa yang Merasukimu

Siaran pers Winstar di kantor DPC PDIP Banggai, Rabu (23/9). [Foto: Asnaw Zikri]

SultimNews.info, BANGGAI— Bakal calon bupati Banggai Herwin Yatim menanggapi dingin keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan paslon Winstar tidak memenuhi syarat atau TMS.

Saat ini, lanjut Herwin, pihaknya tengah konsolidasi sembari mengumpulkan bekas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Waktu yang diberikan selama tiga hari. Kami juga ada pemdamping hukum dari partai pengusung dan lawyer-lawyer profesional,” kata Herwin saat siaran pers di kantor DPC PDIP Banggai, siang tadi (23/9).

Menyikapi keputusan KPU itu, dia menjelaskan, bahwa pihaknya sudah diundang oleh KPU untuk mengklarifikasi masalah pelantikan pejabat tersebut. Bahkan, dia sudah menjelaskan secara rinci terkait kronologis pelantikan. Bahkan, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri sudah membalas surat untuk menjelaskan dasar administrasi proses pelantikan pejabat. Dan dalam surat Dirjen Otda itu ditegaskan, bahwa pelantikan pejabat di Lingkup Pemda Banggai yang disoalkan itu tidak memenuhi syarat administrasi.

“Kemarin, Dirjen Otda sudah membalas surat, tapi entah apa yang terjadi. KPU menafikan surat dari Dirjen Otda. Padahal saat saya diklarifikasi, KPU meminta surat itu. Entah apa yang meraskimu,” tutur Herwin.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Banggai sudah punya firasat dan informasi, bahwa KPU yang mengeluarkan putusan TMS terhadap Winstar. Sehingga, tanpa mengikuti tahapan pengundian nomor urut di KPU, Winstar sudah sudah mengantongi nomor urut 3.

“Kami juga mendapatkan tanda. Besok cabut nomor urut, kami sudah tahu kami nomor 3,” kata Herwin sembari meneriaki yel-yel Winstar menag.

Sementara itu, kandidat wakil bupati Mustar Labolo menegaskan, Winstar akan menempuh jalur hukum. Dia heran dengan keputusan KPU. Sebab, yang dipersoalkan adalah pelantikan pejabat. Nah, dengan surat Dirjen Otda Kemendagri secara tegas menyatakan bahwa pelantikan itu tidak memenuhi syarat administrasi.

“Secara de joure ada pelantikan, tetapi secara de facto itu sudah dibatalkan. Dan keputusan KPU tidak mempertimbangkan surat Dirjen,” tegas Mustar. (awi)