Kelautan, Pertanian, dan Pendidikan Jadi Isu Utama Pada Debat Pilkada Balut

VISI DAN MISI PASANGAN CALON: Nelayan menurunkan hasil melaut berupa ikan pelagis di Pelabuhan Rakyat Banggai, Kabupaten Banggai Laut, kemudian didistribusikan ke sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, Jumat (23/10). Sektor perikanan dan kelautan menjadi pertanyaan dalam debat kandidat Pilkada 2020 karena sekitat 94 persen Kabupaten Banggai Laut terdiri dari lautan. [Foto: Alisan]

SultimNews, BALUT- Debat kandidat pemilihan kepala daerah berlangsung kurang greget. Miskin data, tidak mencermati kemampuan anggaran.

Aparat keamanan bersiaga di gedung serba putih itu. Di dalamnya, adu gagasan berlangsung. Empat calon kepala daerah dan wakilnya berdiri di hadapan hadirin yang terbatas. Kursi diatur berjarak.

Sorak-sorai tak membumbung tinggi karena peserta terbatas. Mengenakan setelan jas, Aminuddin Kasim memandu jalananya debat.  Sesi pertama, calon bupati dan wakilnya diminta untuk memaparkan visi dan misi dengan durasi selama 5 menit.

Tanpa melihat teks, Wenny Bukamo-Ridaya La Ode Ngkowe memaparkan visi dan misinya. Sebagai petahana, Wenny ingin melanjutkan yang dilakukan selama pemerintahannya. “Apa yang kita sudah laksanakan saat ini belumlah sempurna. Karena itu, perlu dilanjutkan,” tuturnya.

Kelak, fokus Wenny-Ridaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengembangkan sumber daya manusia.

Berbeda dengan Wenny-Ridaya, Rusli Banun dan Asgar B. Badalia menguraikan visi dan misi yang tertulis di atas kertas. Mulai dari sektor perikanan, pertanian, kesehatan, pendidikan hingga problem masyarakat seperti air bersih.

Duet Rusli-Asgar menjanjikan pembangunan rumah sakit pratama di Kecamatan Bokan Kepulauan, Bangkurung, dan Labobo. Lalu membangun industri-industri yang mendukung sektor kelautan dan perikanan.

Tuty Hamid yang kali ini maju bersama Richard Manuas mengkritisi model pembangunan. Baginya, sumber daya alam selama ini belum dimaksimalkan. “Lambatnya capaian pembangunan di Banggai Laut disebabkan oleh perencanaan yang belum terukur dan berkelanjutan,” tukas Tuty.

Keduanya bertekad mendorong pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga menjauhi dinasti.

Selain itu, Richard melanjutkan, pihaknya menggratiskan pendidikan gratis hingga menengah atas. Honorer pada pemerintah daerah juga mendapat kenaikan gaji  sesuai upah minimum. Tak ketinggalan, peningkatan kesejahteraan aparatur desa. “Kami akan membangun jalan kantong produksi di tahun pertama pemerintahan,” paparnya yang dengan cermat membaca teks yang telah disiapkan.

Sementara Sofyan Kaepa-Ablit H. Ilyas menekankan pada penataan birokrasi, pengembangan pariwisata berbasis budaya, dan peningkatan status rumah sakit di sektor kesehatan.

“Di bidang UMKM perlu ada perhatian khusus dari pemerintah.  Kami menitikberatkan pada ibu-ibu dalam pengelolaan UMKM,” kata Sofyan yang tanpa memoloti teks debat.

Mantan direktur PDAM di salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara itu juga menyoroti air bersih. Jaringan yang dibangun Rp30 miliar, menurut dia, belum memaksimalkan pelayanan. Sekitar 3.900 pelanggan belum mendapatkan kebutuhan dasar itu secara baik. “Saya kira masyarakat Banggai Laut sudah tahu berapa anggaran pembangunannya,” ujarnya menyindir. (ali)