Gubernur Sulteng Usulkan Perpanjangan Rehabilitasi Rekonstruksi

USULKAN PERPANJANGAN MASA REHABILITASI: Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, saat menyampaikan usulan perpanjangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di hadapan Ketua DPD RI di Palu, Kamis (19/11). [Foto dok Pemprov Sulteng]

SultimNews, BANGGAI-Pemerintah Provinsi Sulteng akhirnya resmi membuat surat usulan perpanjangan Inpres Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.

Bertepatan dengan kunjungan kerja Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti ke Sulteng, maka Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si menitipkan surat terkait hal itu kepada senator asal Jawa Timur ini. Selanjutnya surat tersebut akan diserahkan kepada presiden.

Dalam surat bernomor 360/624/BPBD tertanggal 19 November 2020, terdapat dua alasan yang jadi pertimbangan untuk memperpanjang rehab-rekon. Pertama adalah alokasi anggaran rehab-rekon dari APBN dan APBD yang berhasil diserap baru sekitar 50 persen. Kedua, sulitnya mencari tenaga kerja akibat merebaknya pandemi Covid-19. Dua hal ini, menghambat aktivitas pelaksanaan percepatan rehab-rekon.

“Sementara akhir tahun anggaran (2020) sudah dekat, sehingga dibutuhkan payung hukum supaya pelaksanaannya (rehab-rekon) tidak melenceng,” kata Gubernur Longki Djanggola, saat memberi penjelasan kepada Ketua DPD pada Rapat Kerja Sama dalam Rangka Urgensi Mitigasi Bencana, di ruang Polibu Kantor Gubernur, Kamis (19/11).

Rapat kerja bersama unsur Forkopimda, OPD dan stakeholder kebencanaan itu, juga dihadiri para Senator Dapil Sulteng. Di antaranya Lukky Semen, Abdul Rachman Thaha, Shaleh Muhammad Aljufri, dan Muhammad J. Wartabone.

Menurut Gubernur, bencana 28 September 2018  adalah suatu pembelajaran untuk menyusun strategi mitigasi yang tepat sesuai karakteristik daerah, supaya potensi kerawanannya dapat ditekan seminimal mungkin.

“Agar masyarakat Sulawesi Tengah pada gilirannya dapat aman dan selamat, meski harus hidup berdampingan dengan bencana,” tutur gubernur berharap.

Olehnya dalam rapat kerja tersebut, Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran DPD yang sudah hadir untuk berdialog, dan memikirkan langkah-langkah mitigasi yang tepat.

Sementara itu, La Nyalla, dalam arahannya menyatakan dukungan atas upaya-upaya yang ditempuh pemerintah provinsi untuk mempercepat proses rehab-rekon pascabencana 2 tahun silam.

“Kami mendukung sepenuhnya pemulihan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan budaya di Sulawesi Tengah,” ujarnya dengan tegas.

Ia pun menyatakan komitmen untuk mendorong Presiden Joko Widodo, agar mengabulkan usulan perpanjangan rehab-rekon saat dirinya menemui kepala negara untuk menyerahkan surat yang diterima dari gubernur tersebut. “Salah satunya saya akan melaporkan ke presiden usulan gubernur ini,” tuturnya berjanji.

Dari rapat tersebut, berhasil dihimpun beberapa masukan. Di antaranya, perlunya mengatur kembali permukiman warga di pesisir pantai untuk mitigasi tsunami, memberikan beasiswa pendidikan sampai perguruan tinggi bagi anak-anak penyintas, membangun kembali sarana prasarana pendidikan seperti pesantren dan sekolah-sekolah swasta di lokasi terdampak, meninjau kembali jaringan irigasi Gumbasa yang disinyalir berdampak pada likuefaksi di Petobo, dan melanjutkan perjuangan pemutihan kredit bagi para debitur penyintas bencana 28 September 2018. (bas)