Diduga Tanda Tangan Ayah Pelapor Dipalsukan, Oknum Aleg Dipolisikan

DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN: Erick Ronaldo Alimun mendampingi kliennya dalam konferensi pers kasus dugaan pemalsuan tanda tangan di Rubrica Cafe, Jumat (11/12). [Foto: Andi Ardin]

SultimNews, BANGGAI-Salah seorang oknum anggota legislatif (Aleg) di DPRD Kabupaten Banggai, SA, dilaporkan ke polisi atas dugaan pemalsuan tandatangan dalam dokumen persetujuan tetangga, atas izin pengoperasian tempat usaha pencucian mobil di Komplek Garuda, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk.

Pelapor melalui kuasa hukumnya, Erick Ronaldo Alimun, mengatakan, kasus tersebut bermula saat orang tua (ibu) kliennya mengeluhkan keberadaan pencucian mobil yang merupakan milik salah seorang aleg di DPRD Banggai, Februari 2020 lalu. Keluhan tersebut berkaitan dengan suara bising mesin dan semprotan air yang menggangu kenyamanan orang tua klien mereka yang sudah berusia 60 tahun.

“Awalnya klien kami sudah melapor ke kelurahan untuk dimediasi,” ujar Erik Alimun, kepada sejumlah wartawan di Rubrica Cafe, Jumat (11/12).

Oleh pihak kelurahan, dibuat surat perjanjian yang memperbolehkan pencucian mobil tersebut tetap beroperasi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemilik tempat pencucian mobil.

Pertama, pemilik tempat pencucian mobil membuat tembok pembatas antara tempat pencucian dengan rumah kliennya, pemilik pencucian membuat tempat khusus untuk mesin penyedot air agar tidak menyebabkan kebisingan, memindahkan tempat penyemprot air ke tempat yang lebih jauh dari jendela kamar orang tua klien mereka, serta membangun saptic tank sebagai tempat penampungan agar air sisa pencucian tidak merembet ke jalan dan masuk ke pekarangan.

“Dari empat persyaratan itu, hanya dua yang disanggupi, yakni memindahkan penyemprot air dan membuat tempat khusus untuk mesin penyedot air. Sementara syarat lainnya seperti tombok pembatas dan saptic tank tidak diindahkan,” tandasnya.

Kliennya kembali melaporkan hal itu ke pihak kelurahan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan izin usaha oleh Satpol PP. Hasilnya, tidak ditemukan izin apapun, sehingga melalui pihak kelurahan dikeluarkan surat teguran  agar pemilik tempat usaha pencucian menghentikan pengoperasian hingga memiliki izin dari instansi terkait.

Sayangnya, surat teguran tersebut juga tidak dilaksanakan sehingga Satpol PP melakukan penyegelan dengan memasang plang penutupan aktivitas sementara. Namun hanya dalam kurun waktu beberapa hari, plang yang dipasang satuan penegak Perda tersebut diturunkan pemilik pencucian.

“Menurut mereka sudah ada izin yang dikeluarkan. Tapi anehnya redaksi dalam surat izin tetangga itu tertuang tanda tangan orang tua (ayah) klien kami yang sudah meninggal,” terangnya.

Merasa ditipu, kliennya memilih mengambil langkah hukum dengan melaporkan pemilik pencucian atas dugaan pemalsuan tanda tangan pada 4 Agustus 2020. “SP2HP sudah ada. Sementara telah ditindaklanjuti dan sudah pada proses penyelidikan,” terangnya.

Selain melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan, kliennya juga melaporkan pengoperasian tempat usaha tanpa izin serta dugaan pencemaran lingkungan atas aktivitas pencucian tanpa memiliki izin instansi terkait.

“Kami membuat laporan ini karena kami menduga ada delik disitu. Tidak ada kepentingan lain. Hanya mencari keadilan. Apalagi berkembang di masyarakat bahwa ada perasaan iri dari klien kami,” tandasnya.

Sayangnya, laporan terkait pengoperasian tempat usaha tanpa izin serta dugaan pencemaran lingkungan tersebut, tak kunjung ditindaklanjuti. Olehnya ia meminta pemerintah daerah agar dalam penegakan hukum lebih tegas dan tidak pilih-pilih.

“Kami hanya meminta pemerintah daerah menegakkan aturan. Kalau tidak, dugaan itu akan muncul. Mungkin karena pemilik adalah anggota DPRD yang memiliki kekuasaan. Tapi disini klien kami cuma minta keadilan. Tidak memandang itu siapa,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, pemilik pencucian mobil yang juga Aleg di DPRD Kabupaten Banggai, SA, memberikan pernyataan atas laporan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut.

“Panjang ceritanya. Yang jelas yang memalsukan itu JU (diinisialkan_red), orang yang meminta jasa mengurus IMB,” ujar SA.

SA tidak begitu mempersoalkan dirinya dilaporkan atas dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. ¬†“Tidak apa mereka lapor. Toh juga bukan saya. Di sisi lain, tanda tangan palsu itu tidak ada unsur kerugian di situ. Apalagi berkasnya kan ditolak,” imbuhnya. (and)