DKPTKA Diserahkan ke Pusat, Imigrasi Banggai: Karena Multi Provinsi

Keterangan pers pejabat Kantor Imigrasi Banggai, Senin (8/2). Foto: Asnawi

SultimNews.info, BANGGAI— Dana Konpensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) di Kabupaten Banggai sempat menjadi sorotan. Pasalnya, dana tersebut tidak diserahkan ke Kabupaten Banggai untuk menggonjot pendapat asli daerah (PAD).

Menurut Kepala Seksi Penegakkan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai, Arie Vebrian Genhank, ada tiga jenis dana konpensasi tenaga kerja asing yaitu multi provinsi, multi kabupaten dan satu kabupaten.

Untuk TKA multi provinsi, dana konpensasi diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu TKA multi kabupaten diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Sedangkan TKA yang hanya menetap di satu kabupaten barulah diserahkan ke kabupaten untuk pendapatan daerah.

“Di Kabupaten Banggai, dana konpensasinya diserahkan ke Pusat. Karena multi provinsi,” kata Arie kepada awak media di kantor Imigrasi Banggai, Senin (8/2).

Lebih jauh dia menjelaskan, alasan TKA di Banggai multi provinsi karena ada kantor perusahaannya di luar provinsi Sulawesi Tengah. Seperti di Jakarta.

“Mereka (TKA_red) tidak menetap di satu tempat saja. Kadang di Banggai, kadang juga di Jakarta. Sehingga itu disebut multi provinsi. Ini sesuai aturan yang ada,” terangnya.

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Dinsnakertrans) Banggai mempermasalahkan keberadaan TKA di Siuna, Kecamatan Pagimana.

Menurut Kepala Disnakertrans Banggai Helena Paedatu itu, soal TKA lintas provinsi perlu ada identifikasi site untuk memastikan bahwa guna perpanjangan notifikasi IMTA tahun berikutnya, dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing harus dialihkan ke kabupaten Banggai untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. (awi/*)