Bupati Terpilih Diminta Tuntaskan Konflik Agraria di Banggai

Ketua LMND Banggai Sugianto Adjabar (tengah).

BANGGAI, SultimNews.info- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banggai telah resmi menetapkan Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih, Jumat (19/2) lalu. Para aktivis pun menaruh harapan kepada nahkoda baru ini agar serius menyelesaikan konflik agraria di Kabupaten Banggai.

“Sudah beberapa kali pergantian kepempimpinan di Kabupaten Banggai, namun tak satupun yang mampu berpihak kepada petani maupun rakyat yang mengalami konflik agraria,” kata Ketua LMND Banggai Sugianto Adjabar, Minggu (21/2).

Kata dia, pertambangan dan perkebunan sawit merupakan pemicu terjadinya konflik berkepanjangan. “Konflik sawit dan tambang hari ini yang sangat masif terjadi di Kabupaten Banggai. Dan ini merupakan PR besar untuk pemerintahan AT-FM (Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili) kedepan. Sebagaimana janji dan kontrak politik bupati dan wakil bupati Banggai terpilih,” tegas mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Batui Cabang Luwuk ini.

Menurut data hasil analisis yang dilakukan WALHI Sulteng menunjukkan bahwa dari 6.552.672 hektare daratan Sulteng, didominasi korporasi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Dengan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) di tahun 2019 telah menerbitkan 463 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas 1.889.664,54 hektare atau 39,07 persen dari total luas wilayah daratan Sulteng. Sedangkan izin perkebunan sawit di Sulteng seluas 722.637,99 hektare dari 53 korporasi perkebunan sawit.

Tak hanya itu, Kabupaten Banggai khususnya, setiap tahun menunjukkan eskalasi konflik agraria terus meningkat dengan kasus-kasus kekerasan yang menyertainya. Antara lain PT. Sawindo Cemerlang dengan petani Batui, PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dengan petani Toili/Piondo/Bukit jaya, PT. WMP dengan petani Bualemo.

Lalu PT. Prima Dharma Kharsa, PT. Penta Dharma Karsa dengan petani Siuna. PT. ANI dengan warga Nuhon, petani Bohotokong dengan PT. Saritama Abadi, dan penggusuran paksa tanah warga Tanjungsari serta beberapa konflik agraria lainnya. (awi)