Dugaan Penyerobotan Lahan, Komisi II Panggil PT KLS

RDP PT KLS: Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Banggai, bersama PT. KLS dan warga yang lahannya masuk dalam kawasan HGU, Rabu (10/3). [Foto: Istimewa]

BANGGAI, SultimNews.info- Komisi II DPRD Banggai memanggil management PT. Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP), atas laporan dugaan penyerobotan lahan milik warga di Desa Hunduhon, Kecamatan Luwuk Timur, Rabu (10/3).

RDP yang diikuti oleh Ketua Komisi II, Sukri Djalumang dan diikuti oleh sejumlah anggota Komisi II dan instansi terkait itu, juga menghadirkan warga yang lahannya masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik PT. KLS.

Burhanuddin Mang, selaku pihak pelapor dan perwakilan warga pemilik lahan mengatakan, PT. KLS telah melakukan penyerobotan lahan warga, termasuk lahan seluas 1,5 hektare miliknya yang telah ditanami 80 pohon cengkih.

“Tahun 1979 saya sudah berkebun di situ. Tahun 1999 sudah digusur Kurnia, termasuk 80 pohon cengkih yang sudah berbuah dan produktif,” bebernya.

Lahan miliknya dan warga lain di Desa Hunduhon kata dia, tidak mendapatkan ganti rugi dari perusahaan kelapa sawit ternama di Kabupaten Banggai itu. “Yang diganti rugi itu hanya pohon sagu yang ditanam di lahan itu,” imbuhnya.

Terkait dugaan penyerobotan lahan tersebut, Departemen Legal PT. KLS, Hesti memberikan klarifikasi.

Menurutnya, lahan yang dipersoalkan warga tersebut telah dibeli oleh PT. KLS pada tahun 2005 lalu. Sementara terkait pembayaran kompensasi dan sebagainya juga telah diselesaikan.

“Lahan itu dibeli tahun 2005, dan proses tanamnya di 2006. Untuk kompensasinya juga sudah diselesaikan, termasuk tali asih yang kita bayangkan dua kali, termasuk ke Pak Burhanuddin Mang,” terangnya.

Dalam RDP terkait sengketa antara pemilik lahan dan PT. KLS tersebut, muncul pertanyaan mengapa Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat mengeluarkan HGU. Pertanyaan tersebut langsung direspon perwakilan BPN Luwuk. “Untuk itu kita belum dapat memberikan keterangan. Kita kroscek dulu apakah lahan yang dimaksud masuk dalam kawasan HGU atau tidak,” ujarnya.

Senada, Anggota Komisi II Syafrudin Husain juga meminta kecermatan pihak terkait termasuk Komisi II dalam melihat persoalan tersebut. “Personal seperti ini jangan main-main. DPRD harus lebih cermat melihat persoalan ini,” tandasnya.

Terkait persoalan tersebut, Ketua Komisi II, Sukri Djalumang di akhir RDP merekomendasikan kepada pemerintah daerah melalui Ketua DPRD Kabupaten Banggai, agar pihak perusahaan segera menyelesaikan persoalan lahan milik warga, termasuk hak-hak warga yang lahannya masuk dalam kawasan HGU PT. KLS. (and)