RUMAH DI TANJUNG KELAPA: Salah satu rumah milik saudara perempuan Ading Ondeh di Tanjung Kelapa, Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (25/3). Foto lain, pohon kelapa menjulang di Tanjung Kelapa yang dihuni puluhan kepala keluarga. [Foto: Rifan/Harian Luwuk Post]

SULIT untuk menjadi seorang Ading Ondeh. Di usia rentanya tak bersama istri dan tinggal di rumah suadara. Beban jiwanya tergambar jelas pada raut wajah keriputnya. Sesaknya Ading bertambah saat pemilik tanah tak senang akibat ulahnya bersama keluarga dan tetangganya.

Saban pagi Ading hanya memberi makan dua ekor anak ayam miliknya. Menjadi penghibur setiap pagi setelah terjaga semalam di bawah bayangan pelbagai masalah.  “Induk anak ayam barusan dicuri orang beberapa hari lalu, tapi begitulah, mungkin mereka butuh. Salah juga kalau mau tuduh orang sembarang,” katanya terbatuk-batuk akhir pekan lalu (7/3/2021).

Ia memang tak bisa bersuara keras karena batuknya akan tambah parah. Sepuluh tahun terakhir Ading tak lagi melaut. Batuk berdarah menahun tak lagi merestuinya menemui laut, sehingga harus istrahat total dalam waktu sangat lama. Dan mungkin sampai sisa hidupnya.

Rumah tempat Ading hanya berlantai dan berdinding papan yang dilindungi rumbia tua sekira 15 meter persegi. Di rumah itu Ading tinggal bersama enam anggota keluarga lain.  Rumah itu, berdiri di tepi Tanjung Kelapa Desa Bongganan bersama 60-an rumah lain. Tanjung Kelapa, milik sebuah keluarga besar di Salakan, sudah beberapa generasi warga Bongganan itu hidup di atas tanah pinjaman-sebutan Tanjung Kelapa itu.

Kira-kira 2017 lalu, pemerintah pernah mengupayakan relokasi bagi penghuni Tanjung, tetapi hingga kini rencana itu terus saja kandas. Warga pun hampir lupa bahwa tanah tempat mereka hidup adalah tanah pinjaman.

Penduduk setempat yang mayoritas nelayan itu memang nekat membangun rumah di Tanjung, meski kelapa tumbang menjadi ancaman. Lantaran itu, Ading merasa jiwa keluarganya terancam, sehingga dengan terpaksa menebang dua pohon kelapa bersama tetangga dan keluarga.

Kelirunya, penebangan itu tanpa restu langsung dari pemilik lahan. Cuma berizin pada anak salah seorang pemilik tanah. “Tapi apa boleh buat? Ya begitulah. Karena sudah tidak punya pilihan,” kata Ading pagi itu.

Kelapa itu terpaksa ditebang, karena sudah condong ke arah rumah sudara dan tetangganya. Tinggal menunggu amukan angin dari arah barat, pohon itu ambruk. Akibat ulah Ading bersama keluarga dan tetangganya itu, semua warga yang menghuni tanah pinjaman itu nyaris terusir. Ia juga merasa bersalah besar kepada warga di Tanjung atas tindakannya itu.

“Untung kalau cuma saya yang jadi korban. Tidak apa-apa karena sudah tua, asalkan anak, sadara, dan keponakan saya tidak,” kata dia.

Dia menuturkan, saat pemilik tanah di Tanjung  Kelapa kurang senang, ancaman pengusiran jelas terdengar. Mereka hanya bingung, kemana lagi mereka harus berpindah, termasuk Ading dan keluarga.  “Dia ancam akan mengusir semua warga yang tinggal di sini. Tidak ada yang bisa menyahuti dia, karena dia berhak atas tanah itu. Makanya saya sangat merasa bersalah,” ucapnya.

Meski pun pemilik tanah Tanjung  Kelapa marah, tapi dia tetap punya rasa kemanusiaan. Tak tega diusirnya tiba-tiba penduduk setempat yang telah puluhan tahun mendiami lahannya. Beberapa hari usai kejadian, pemerintah desa setempat mengundang pemilik lahan dan beberapa perwakilan penghuni. Tujuan pertemuan adalah memediasi permasalahan itu agar tak terjadi pengusiran.

Dari pertemuan itu, pemilik lahan memutuskan memberi kesempatan tinggal di tanahnya, tapi syaratnya, tidak lagi ada penebangan kelapa. Lebih penting lagi, harus ada jaminan pemerintah bahwa lahan itu tak bisa sepenuhnya ditinggali warga.

Ketua BPD Bongganan Arman Laiti, termasuk berani menjamin bahwa dirinya akan perjuangkan hak tempat tinggal bagi warga tanjung itu. Ia akan mencoba menggiring masalah itu ke Pemda dan DPRD setempat.  “Karena itu hajat hidup orang banyak. Sebagai Legislatif di desa, selayaknyalah saya berjuang untuk untuk mereka. Dan itu harus ada jalan keluarnya. Karena sudah terlalu lama rencana relokasi pemda ini, tapi juga beres sampai sekarang,” tegas Arman.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Rahman Hasan membenarkan bahwa, pemda sejak 2017 lalu telah membuat perencanaan relokasi untuk warga tanjung. Karena itu sesuai dengan visi misi Bupati perihal pengembangan kota.

Pihaknya pun sudah membahasnya dengan sejumlah OPD terkait. Tapi rencana itu terkendala izin reklamasi dan izin amdal. Tapi baginya, itu bukan kendala signifikan. Yang terpenting adalah master plan terlebih dahulu.  “Izin reklamasi dan izin amdal itu tidak terlalu masalah, tinggal direvisi saja. Tapi harus ada master plan dulu supaya, resiko hukum pembangunan ke depannya bisa diantisipasi,” jelasnya.

Dia pun mengakui bahwa reklamasi mempunyai konsekuensi hukum bagi warga. Karena itu harus ada langkah-langkah yang harus disiapkan. Caranya,  instansi terkait harus bisa duduk bersama untuk penyatuan konsep. “Kordinasi-kordinasi seperti ini yang harusnya dibutuhkan, supaya terakomodir semua kepentingan berbagai pihak. Sehingga kedepan tidak ada benturan konsep,” terang dia.

Itu akan lebih baik, kata dia, jika master plan pembangunan sudah tersedia agar p pengembangan tata ruang kota lebih mudah dipetakan dan tidak menimbulkan risiko hukum ke depannya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Bangkep  Asrin juga melihat perlu ada data pendukung lainnya, seperti RDTR, RTRW, izin amdal, reklamasi, dan master plan. Master plan dinilainya penting karena bisa diketahui jelas penempatan area-area pembangunan infrastruktur.

“Karena dengan master plan ini kita bisa tahu, oh di sini untuk perumahan, di sini drainase, di sini jalan. Jadi ke depannya kalau membangun tidak tumpang tindih. Jangan sebentar kita bangun jalan, padahal di situ perumahan, itu kan fatal,” terangnya.

Sementara ini pihaknya baru mengusulkan RDTR, tetapi jika itu dipenuhi sekaligus dengan master plan, akan lebih bagus agar rencana tidak terlalu memakan banyak waktu. Ading Ondeh pun bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. (tr-01)