Dugaan Pemerasan yang Melibatkan Oknum Kejaksaan, Ini Kata Kajati Sulteng

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Jacob Hendrik Pattipeilohy. [Foto: Istimewa]

BANGGAI, SultimNews.info— Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah, Jacob Hendrik Pattipeilohy, menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan atau informasi negatif tentang kinerja bawahannya.

Termasuk soal dugaan pemerasaan oknum wartawan berinisial KA yang menyeret oknum pegawai Kejaksaan Negeri Banggai terhadap Kepala Dusun II Desa Padang, Kecamatan Kintom, Alimin Damang.

“Itu kan masih dugaan. Kan masih ada prosesnya. Tetap informasi apapun akan kami tindaklanjuti,” kata Hendrik saat dikonfirmasi soal keterlibatan oknum pegawai kejaksaan tersebut.

Di sela-sela kunjungannya di TK PAUD Adhyaksa Luwuk, Senin (5/4), Kajati juga menyatakan, bila masalah yang melibatkan oknum kejaksaan terbukti, maka ada prosedur hukum yang akan dilakukan.

“Selama itu ada bukti, tentu ada prosesdur yang harus kita lakukan. Tetapi kalau memang secara prosedur pembuktiannya tidak terbukti, tentu kita tidak bisa memaksakan kehendak,” kata dia.

Sejauh ini apakah ada pemeriksaan kepada oknum kejaksaan yang terlibat? “Ya, kami akan ada prosedurnya, itu ada aturan mainnya. Prosedur pasti dilakukan,” tegas Hendrik.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai, Masnur SH, tidak berkomentar banyak saat ditanya awak media terkait dugaan keterlibatan bawahannya yang mencoreng nama baik korps Adhyaksa tersebut.

“Maaf mas msh sementara pemeriksaan,” kata Masnur singkat via WhatsApp Grup Mitra Kejari Banggai, 29 Maret 2021 lalu.

Sekadar diketahui, kasus dugaan pemerasaan di Desa Padang, Kecamatan Kintom diduga melibatkan oknum pegawai di Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai.

Kasus ini bermula dari dugaan ijazah palsu SMP yang dilakukan oleh Kepala Dusun II Desa Padang, Alimin Damang.

Seorang oknum wartawan berinisial KA menghubungi Kepala Desa Padang, Zulkifli B. Sahidah untuk meminta negosiasi kasus untuk ‘atur damai’.

Dalam rekaman percakapan berdurasi 7 menit 12 detik yang direkam via telepon oleh Kades Padang pada Rabu (17/3) sekitar pukul 21.03 Wita itu, oknum wartawan meminta diut sebesar Rp30 juta agar masalah ini diselesaikan.

Dalam negosiasi itu, oknum wartawan meminta uang DP sebesar Rp10 juta, dan dipaksa untuk diberikan malam itu juga. Namun, Kepala Dusun belum bisa menyahuti permintaan tersebut. Sang oknum wartawan pun memberikan waktu selama sepekan dengan catatan harus menyanggupi permintaan uang sebesar Rp30 juta.

Jika tidak, oknum wartawan mengancam kasus dugaan ijazah palsu itu akan diproses hukum.

Dalam rekaman itu juga oknum wartawan membeberkan bahwa uang tersebut nantinya akan digunakan oleh oknum pejabat kejaksaan untuk ongkos perjalanan ke Palu. Dan uang itu digunakan untuk menutupi kasus dugaan ijazah palsu tersebut.

Masalah dugaan pemerasan ini sudah dilaporkan resmi ke Polres Banggai, Senin (29/3) sekitar pukul 14.00 Wita. “Iya, sudah kami laporkan tadi,” ungkap Kades Padang, Zulkifli B. Sahidah kepada awak media di sekretariat PWI Banggai. (tim)