Kecam Aksi Teror di Kalimago, GMKI Wilayah IX Sampaikan Enam Poin Pernyataan

Robert Dwiantoro Ruakau

PALU, SultimNews- Aksi teror yang terjadi di Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Selasa (11/5/2021) menuai kecaman dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah IX Sulawesi Tengah (Sulteng).

Koordinator GMKI Wilayah IX, Robert Dwiantoro Ruakau menyatakan, aksi teror yang yang dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan menewaskan 4 orang warga sipil tersebut, dapat dicegah jika intensitas pengamanan dan sistem intelijen ditingkatkan.

“Cerminannya adalah kejadian teror serupa yang terjadi di Desa Lembantongoa Kabupaten Sigi yang tidak kurang dari waktu 7 bulan lalu,” katanya kepada SutimNews melalui rilis, Sabtu (15/05/2021).

Selain itu, Robert juga menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap atas aksi teror tersebut. Pertama, GMKI wilayah IX turut berdukacita atas peristiwa keji itu. Pihaknya juga mendoakan agar keluarga korban dapat mengalami pemulihan.

Selanjutnya poin kedua, aksi teroris dan perilaku terror yang secara brutal dan sadis harus harus segera ditumpas sampai ke akar–akarnya. Seperti yang tertulis dalam Matius 5:21 yang berbunyi,

“Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita: jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum”.

Lalu pada poin yang ketiga, GMKI juga mendesak Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) Sulawesi Tengah dan Kepala Kepolisian Resor (KAPOLRES) Poso untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya, meningkatkan sistem intelijen serta intensitas pengamanan secara massif dan proaktif untuk mencegah terjadinya aksi teroris.

“Untuk poin keempat, kami mendesak Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk memenuhi hak–hak korban terorisme paska kejadian hingga rehabilitasi berdasarkan ketentuan perundang–undangan yang berlaku (UU Nomor 5/2018 dan PP Nomor 35/2020),” jelasnya.

Selanjutnya, poin kelima, mendesak gubernur Sulawesi Tengah, bupati Poso, DPRD Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Poso agar bersinergi, secara proaktif untuk membuat kebijakan strategis, yang berkaitan dengan pemeliharaan kententraman dan ketertiban dalam pencegahan aksi teroris.

“Yang terakhir, GMKI juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarluaskan foto, video atau konten yang memiliki unsur kekerasan. Ini dilakukan untuk melindungi privasi korban, perasaan keluarga korban dan mencegah pesan teror yang dapat menimbulkan trauma di tengah–tengah masyarakat dan berpotensi melanggar UU ITE 19/2016,” tutupnya. (*/leb)