Tahun Ini, KPPN Luwuk Komitmen Raih Predikat WBBM

LUWUK, LUWUK POST-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Luwuk, sebagai kuasa Bendahara Umum Negara di daerah, memiliki tugas menjamin kelancaran pembayaran terhadap tagihan negara atas beban APBN (termasuk penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa), penatausahan penerimaan pengeluaran dan pentanggungjawaban pelaporan keuangan.

Dalam menjalankan tupoksinya, KPPN Luwuk berusaha menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan MENPAN RB, yaitu pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) KPPN Luwuk pada tahun 2019.

Keberhasilan ini dapat dicapai, selain karena sinergi internal dari Tim Pembangunan ZI WBK/WBBM terhadap pemenuhan sebagian besar komponen pengungkit dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang meliput: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, juga dukungan dari seluruh Satker mitra kerja yang tersebar di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut selaku pengguna layanan dalam tahap survey.

Pada tahun 2021, KPPN Luwuk kembali mengikuti penilaian pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). WBBM merupakan predikat tertinggi di Indonesia yang diberikan kepada unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai pelayanan tanpa KKN, inovatif, sangat memuaskan, serta mampu menggerakkan Zona Integritas instansi lainnya.

Meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, seluruh pegawai tetap berkomitmen untuk selalu menjaga integritas, melakukan inovasi untuk memberikan pelayanan yang excellence kepada seluruh Satuan Kerja Mitra Kerja. Hal itu diwujudkan dengan mengupayakan adanya perbedaan yang signifikan ke arah yang lebih baik di seluruh area pengungkit dan peningkatan layanan pada saat menuju WBBM.

Salah satu bentuk inovasi yang ada adalah inovasi KORELASI (Komunikasi, Rekonsiliasi, Elaborasi dan Edukasi). Pada intinya ini merupakan bentuk inovasi berupa koordinasi, komunikasi, pendampingan, bimbingan teknis baik secara on line maupun datang langsung ke KPPN terkait pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja. Layanan tidak hanya dilakukan pada saat jam kerja, namun bisa dilakukan di luar jam kerja atau hari libur. Petugas dari Satuan Kerja dapat menghubungi Petugas KPPN yang telah ditunjuk melalui Tilfon, WhatShapp, Vidcal, email, Zoom dan jika diperlukan diperlakukan khusus, yaitu pendampingan di ruang khusus dengan segala fasilitasnya yang dapat dinikmati pengguna layanan.

Jika ada layanan kami yang kurang menyenangkan, petugas satker dapat memberikan pengaduan melalui kotak pengaduan, tilfon, whatShapp yang telah ditentukan.Selain itu KPPN Luwuk siap melakukan sharing knowledge terkait ZI WBK/WBMM bagi satker mitra kerja. “ Namun demikian KPPN Luwuk meminta doa dan dukungan dari seluruh pihak, seluruh Satker mitra kerja dalam upaya meraih WBBM tahun 2021” demikian imbuh Puji Hartanto selaku Kepala KPPN Luwuk.

Di sisi lain, KPPN luwuk terus berpacu mengejar realisasi penyaluran dana APBN. Sampai dengan 30 September 2021 realisasi anggaran KPPN Luwuk selaku kuasa BUN telah mencapai 60,87%. Pagu yang dikelola KPPN luwuk TA. 2021 sebesar Rp1.103.556.230.000,- Realisasi Rp671.769.783.676,- (60,87%). Adapun rincian realisasasi anggaran yakni, Belanja Pegawai Pagu Rp237.444.376.000,- realisasi Rp.170.441.097.434,- (71,78%). Belanja Barang Pagu Rp151.712.718.000,- Realisasi Rp99.925.330.658 (65,86%). Belanja Modal Pagu Rp31.892.493.000,- Realisasi Rp17.630.757.796,-(55,28%). Bantuan Sosial Pagu Rp23.850.000,- Realisasi Rp23.850.000,- (100%). Transfer Daerah/TKDD (DAK Fisik/Dana Desa) Pagu Rp682.482.793.000,- Realisasi Rp.383.748.747.788,- (56,23%).

Yang menjadi perhatian terkait realisasi adalah penyaluran DAK Fisik atau Dana Desa yang baru mencapai 56,23%. KPPN Luwuk segera melakukan langkah koordinasi dengan Pemda untuk menginvintarisir permasalahan yang ada, dan menghimbau agar Pemda segera mengajukan pencairan dana DAK Fisik Tahap II tahun 2021.

Pemda agar mematuhi batas-batas waktu pengajuan dokumen penyaluran DAK Fisik Tahap II dan Tahap III tahun 2021. Keterlambatan pengajuan dokumen berkibat gagalnya penyaluran DAK Fisik.
Perlu langkah koordinasi, persamaan persepsi antara KPPN, Satuan Kerja dan Pemda, bahwa realisasi anggaran di masa pandemi Covid-19 ini, APBN berkontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya menggerakkan roda perekonomian di daerah.

Memasuki triwulan IV tahun 2021, KPPN memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana sebesar Rp431.786.446.324,- Satker/Pemda diminta segera mengajukan tagihan dan tidak menunda. Perlu kerja keras yang berkelanjutan agar target realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun dapat melebihi 90% dari pagu. “Petugas KPPN Luwuk siap setiap saat membantu dan melakukan pendampingan kepada Satker dan Pemda, sehingga akselerasi atau percepatan penyaluran dana APBN di Triwulan IV tidak ada hambatan yang berarti dan tidak ada penumpukan pengajuan tagihan di akhir tahun 2021,” demikian disampaikan kepala KPPN Luwuk Puji Hartanto. (gom)