Didik Djibran Sampaikan Konsep Kebijakan Perubahan Iklim di Glasgow

GLASGOW, SultimNews– Mahasiswa asal Kabupaten Banggai Didik Djibran memaparkan konsep kebijakan perubahan Iklim di hadapan Menteri LKH Republik Indonesia, Siti Nurbaya, dalam kegiatan menyambut COP ke 26 di Glasgow, 31 Oktober 2021.

Mahasiswa S2 University of Stirling scotlandia ini mengatakan perubahan iklim menjadi salah satu isu hangat akhir-akhir ini hampir seluruh negara ikut terdampak. Tanpa terkecuali Indonesia. Perubahan iklim terus terasa di seluruh wilayah Indonesia, deforestasi, kenaikan air laut, kenaikan suhu bumi begitu terasa di Indonesia.

Didik menerangkan, pemerintah Indonesia sejak bergabung bersama UNFCCC sebagai wadah berhimpun negara-negara terus melakukan aksi dalam memerangi perubahan iklim. “Kita apresiasi pemerintah RI telah berhasil meratifikasi Paris agreement menjadi UU No 16 tahun 2016,” katanya.

Dengan semangat menjaga laju kenaikan temperatur di angka 1.5 Celcius maksimal dan telah mengumpulkan Document National determine contributon ( NDC ) dengan ambisi menurunkan emisi Carbon sebesar 29 persen atas upaya sendiri dan 41 persen atas bantuan internasional dengan target sampai 2030 terlaksana, serta menjadikan perubahan iklim menjadi salah satu agenda prioritas dalam rpjmn Indonesia tahun 2020-2024.

“Kita melihat tren kebijakan Indonesia telah memperlihatkan optimisme dalam memerangi perubahan iklim dari tahun ke tahun,” tandasnya.

Namun, Didik mengakui,  di lain sisi Ia melihat ada data yang di keluarkan organisasi iklim dunia ICCP menyebutkan bahwa implementasi kebijakan iklim Indonesia masih berada pada negara kategori sedang berada pada peringkat 24 dari jumlah seluruh negara.

Serta untuk implementasi kebijakan nasional masih cukup rendah hanya 10 persen saja dari jumlah keseluruhan sehingga ini menjadi gambaran bahwa ada permasalahan kebijakan yang telah di lakukan selama ini.

“Kita berharap adanya perbaikan implementasi dan data sehingga penilaian dunia internasional itu sesuai dgn fakta yang ada. Serta kita mengharapkan juga bahwa agenda perubahan iklim juga harus kita tawarkan dan sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten/kota. Peran mereka bahkan desa harus menjadi decision making juga di tingkat wilayahnya masing,” jelasnya.

Dibutuhkan intervensi anggaran APBD sehingga harmonisasi antara APBN dan APBD akan bisa memaksimalkan. Kenapa demikian, sambung Didik,  karena anggaran APBN hanya mampu mencover 4.1 persen saja dari total yang dibutuhkan dalam perencanaan perubahan iklim untuk setiap tahunnya. Pada negara membutuhkan 3471 triliun sampai tahun 2030 jika mau maksimal.

Sedangkan setiap tahunnya hanya 86.7 trliiun yang tercover, sehingga harmonisasi di perlukan antara APBD dan APBN. Di lain sisi campanye secara masiv harus terus lakukan. Sambil berharap pemerintah terus melakukan aksi kampanye libatkan beragam organisasi, ruang kampus. Sehingga masyarakat sudah mulai memahami dampak dri perubahan iklim.

Tak sampai disitu saja, Ketua DPD KNPI kabupaten Banggai ini menyampaikan, harus ada prototipe kebijakan bagaimana peran ideal dari generasi muda Indonesia , sehingga anak muda juga ikut berkontribusi. “Kita berharap berikan pemahaman kepada anak-anak dari usia dini,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa hari ini posisi pemerintah tetap akan terus berupaya mewujudkan target emisi nol zero Karbon. “Saya suka dan apresiasi kepada anak-anak muda seperti mas Didik ini mau memberikan kritikan dan pemikiran  yang  konstruktif,” katanya.

Untuk generasi muda pihaknya akan upayakan untuk bisa dilibatkan sebanyak mungkin. Di pertemuan confrensi COP ke 24 sampai dengan 26 pihaknya terus melibatkan anak muda untuk jadi delegasi. “Kedepan kita akan memaksimalkan dalam negeri untuk menjadikan generasi muda sebagai pionir dari melawan perubahan iklim,” tandasnya.

Adapun Kegiatan ini di inisiasi oleh PPI UK dan universitas Glasgow dalam rangka menyambut COP ke 26 bertempat di Glasgow dari 31 Oktober sampai 12 November 2021. (*/leb)