Dalam Pengambilan Kebijakan. Pemdes Disarankan Gunakan Data Statistik

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banggai, Alfian Djibran saat membacakan sambutan Bupati pada kegiatan Penetapan Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) di Aula Kantor Kelurahan Baru (13/12). [Foto: Istimewa]

LUWUK– Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banggai, Alfian Djibran pada kegiatan Penetapan Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) Kelurahan Baru (13/12), Bupati Banggai, Ir. Amirudin menyarankan Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk menjadikan data statistik di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan ketika akan mengambil atau merumuskan kebijakan.
“Pengumpulan dan pemutakhiran data statistik yang dilakukan di tingkat desa sangatlah penting agar desa/kelurahan memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam kebijakan pembangunan di wilayahnya, yang pada gilirannya dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar beliau di sela-sela sambutanya.
Ir. Amirudin kembali menambahkan terkait fungsi dari data bagi arah pembangunan di desa maupun kelurahan. Dalam sambutannya, ia berujar, data dan informasi statistik dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan (trend) yang akan terjadi pada masa datang, antara lain menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, dan dapat dijadikan acuan dalam evaluasi, pengendalian kegiatan pembangunan, serta memperkirakan antisipasi.
“Data statistik yang dikumpulkan di tingkat desa harus dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa/kelurahan. pengelolaan dan pemanfaatan data desa/kelurahan juga harus selaras dengan prinsip satu data indonesia (sdi),” kata beliu mengingatkan.
Pada hakikatnya, menurut beliau, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mengembangkan wilayah, guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan serta memberikan peluang bagi pemerintah desa/kelurahan untuk membangun desa/kelurahan demi meningkatkan kemandirian dan daya saing desa/kelurahan.
“Untuk mewujudkannya, tidak hanya diperlukan koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik dan sinkronisasi proses penyelenggaraannya di tingkat desa/kelurahan, tetapi juga diperlukan peningkatan literasi statistik pemerintah desa/kelurahan dalam rangka menjadikan mereka sebagai subjek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data di tingkat desa,” imbuh beliau. (abd)