Kades Pohi Dituntut 7 Tahun 6 Bulan, Dugaan Korupsi APBDes Senilai Hampir Satu Miliar

Proses Sidang Lanjutan Tipikor : Saat pembacaan tuntutan JPU terhadap Terdakwa Kepala Desa Pohi Iksan R.Ahmad, di Pengadilan Negeri Palu Tipikor pada Senin, 18 April 2022. [Foto/Istimewa]

LUWUK, LUWUK POST – Sidang lanjutan tindak pidana Korupsi (Tipikor) atas kepala Desa Pohi Iksan R. Ahmad kini berlanjut pada pembacaan tuntutan penuntut umum di Pengadilan Negeri Palu pada Senin, 18 April 2022.

Dalam siaran pers Humas Kejari Banggai dengan Nomor : PR- 03/P.2.11/Kph.3/04/2022 yang dibagikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banggai Raden Wisnu Bagus Wicaksono melalui Kepala Seksi Intelejen (Kastel) Firman Wahyudi, dan diterima media ini pada Selasa, 19 April 2022.

Dikutip dan dijelaskan, dalam sidang tersebut, Terdakwa melakukan Penyalahgunaan APBDes T.A 2017 dan 2018 pada Desa Pohi yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 969.314.777,61- (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen).

Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Fadil Paramajeng.,SH. menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi.

Disebutkan, telah melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penuntut Umum juga menuntut agar Terdakwa Iksan R Ahmad dijatuhi hukuman pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Selain itu, Terdakwa dituntut membayar uang Pengganti sebesar Rp. 969.314.777,61- (Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah enam puluh satu sen).

Apabila jika tidak dapat membayar uang pengganti maka digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Untuk informasi selanjutnya, sidang akan dilanjutkan satu minggu setelahnya dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa. (*/dat)