Kunjungan Komisi 1 DPRD Banggai di Kemendagri, Konsultasikan Beberapa Poin, Dari Dana Pembinaan Parpol sampai Dana Hibah Ormas

Rombongan Komisi 1 DPRD Banggai saat melakukan kunjungan di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, diterima langsung Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Risnandar Mahiwa. Rabu (20/4) Jakarta. [Foto : Istimewa]

LUWUK, LUWUK POST – Lembaga DPRD Banggai melalui Komisi 1 DPRD Banggai melaksanakan kunjungan kerja melalui kegiatan konsultasi pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Rabu (20/4) di Jakarta.

Dalam keterangan yang disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Banggai, Irwanto Kulap pada Rabu (20/4) dirinya menjelaskan, sebagai Komisi yang membidangi hukum, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Komisi 1 melaksanakan kegiatan konsultasi sebagai tindak lanjut dari kegiatan konsultasi sebelumnya yang telah dilakukan Komisi 1 pada Kesbangpol Propinsi Sulteng.

“Ada 3 poin penting yang didiskusikan pada pertemuan tersebut, yakni mengenai dana pembinaan partai politik yang diterima tiap tahun dalam APBD, mengingat terjadi perbedaan dibeberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, untuk itu Komisi 1 coba mengonsultasikannya apakah dapat memungkinkan untuk dinaikan sehingga pembinaan politik dapat berjalan dengan baik, kepada partai itu sendiri maupun masyarakat,” tandasnya.

Kemudian, lanjut dia, terkait dengan dana hibah bantuan dana PemiluKada yang sangat besar di Kabupaten Banggai.

Ketua Komisi 1 DPRD Banggai yang juga Sekretaris DPC Golkar Banggai, Irwanto Kulap bersama Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Risnandar Mahiwa. Rabu (20/4) Jakarta. [Foto : Istimewa]
“..di lihat dari pilkada Kabupaten Banggai tahun 2020 kemarin, kurang lebih hampir 90an M. Olehnya itu, Kemendagri akan membuat regulasi bersama KPU, untuk memberikan standarisasi perhitungan penetapan bantuan hibah tersebut dengan syarat-syarat yang ada di masing-masing daerah sesuai dengan tingkat kesulitan daerah tersebut,” jelasnya.

Poin ketiga berkaitan dengan bantuan Organisasi Masyarakat (Ormas) khususnya yang ada di Banggai. Dimana Kementerian punya dana hibah dari luar negeri melalui beberapa non-governmental organization (NGO) atau LSM yang bisa di gunakan oleh ormas-ormas, namun harus memenuhi syarat utama, yakni ormas tersebut harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Selain ketiga poin tersebut, lanjut Irwanto, hal lainnya yang tak kalah penting yang menjadi pokok diskusi, yaitu mengenai adanya dana hibah bantuan pembangunan perpustakaan di Banggai. Yang coba di upayakan oleh Pelaksana tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Risnandar Mahiwa yang juga merupakan Putra asli daerah Banggai.

“Ada dana hibah bantuan pembangunan perpustakaan di Banggai sebesar 16 Miliar, namun sampai saat ini OPD yang bersangkutan belum memenuhi persyaratannya,” tutupnya. (*/mjd)