Front Rakyat Sipil (FRAKSI) Kembali Suarakan Tuntutan Penyelesaian Sengketa Lahan Eks-Tambak Udang Batui

Massa mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Rakyat Sipil (Fraksi) saat melakukan aksi demontrasi menuntut penyelesaian sengketa lahan eks tambak udang Batui, Senin (7/11). [Foto : Istimewa]
Sultimnews.info, Luwuk – Sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Front Aksi Rakyat Sipil (FRAKSI) kembali menyeruakan keadilan bagi masyarakat pemilik lahan Eks-Tambak Udang Batui yang terusir di atas tanah mereka sendiri, Senin (7/11/22).

Massa Fraksi melakukan aksi demo menuntut penyelesaian kasus sengketa lahan eks tambak udang di Kantor Bupati Banggai, dan selanjutnya  bergeser menuju Kantor Pertanahan (Kantah) karena tidak satupun pejabat Sekretariat Daerah yang menemui mereka. 

Juru Bicara FRAKSI, Moh. Sugiarto Adjadar mengungkapkan masalah eksekusi lahan secara ilegal dan persekusi yang dilakukan PT. Matra Arona Banggai (MAB) terhadap masyarakat pemilik lahan eks tambak udang di Batui harus cepat diselesaikan guna mencegah adanya konflik horizontal dan menjaga Batui agar tetap kondusif.

Berdasarkan hasil kajian FRAKSi, lanjut pria yang akrab disapa Gogo itu, pada tanggal 6 April 2013, Pengadilan Negeri (PN) Luwuk memutuskan bahwa Hak Guna Usaha milik PT. Banggai Sentral Sulawesi (No. 04/HGU/BPN/B51/94) tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum lewat putusan dengan nomor 44/Pdt.G/2012/PN.Luwuk. 

Kemudian, di bulan juli 2019, Pemerintah Kabupaten Banggai telah menerbitkan dan mengeluarkan SKPT SPPT dan PBB kepada 160 pemilik dengan total luasan 218 Hektare.  

Hal yang menjadi permasalahan adalah, PT. MAB yang baru berdiri tanggal 14 Oktober 2022 mengklaim telah mengantongi HGU peralihan dari HGU PT. BBS yang sejatinya telah dibatalkan pengadilan, dan tentu saja melangkahi SKPT SPPT dan PBB milik warga. 

Sayangnya, dari hasil pertemuan mereka dengan Kantah Banggai yang diwakili Irfan Muhammad, tidak diperoleh penjelasan kongkrit mengapa HGU yang telah dibatalkan malah diberlakukan di atas tanah yang telah memiliki alas hak. Malahan, pihak BPN mengoreksi Putusan Pengadilan dan menyatakan ada kekeliruan di dalamnya. 

“Setelah kita lakukan penelitian, didapati objek yang digugat pada putusan tersebut, ternyata berbeda dengan data yang kami punya, sehingga sampai saat ini putusan itu belum bisa dieksekusi,” jelas dia. 

Menanggapi hal itu, Pihak FRAKSI yang mendampingi kelompok masyarakat pemilik lahan eks tambak udang, menyayangkan sikap Kantah Banggai yang tidak menghargai putusan lembaga pengadilan. 

“Kalau memang demikian, kami minta Kantah Banggai membuat surat pernyataan yang menyebutkan putusan pengadilan itu keliru,” pinta Gogo. 

Pihak Kantah Banggai pada pertemuan tersebut meminta waktu hingga 14 November mendatang untuk memperdalam penelitian terkait eksistensi HGU PT.MAB. 

“Penundaan eksekusi putusan tersebutlah yang menjadi legitimasi PT.MAB melakukan intimidasi, kriminalisasi, dan provokasi terhadap masyarakat yang hanya ingin mencari sesuap nasi di lahan mereka sendiri,” ujar Gogo.

Berbeda dengan Kantah Banggai, BPN Sulawesi Tengah saat ditemui pihak FRAKSI beberapa waktu yang lalu, mengakui keabsahan keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Luwuk.(*)