Samsat Luwuk Berikan Kesempatan Penghapusan Denda PKB dan BBKNB

Kantor UPTD Samsat wilayah V Banggai, Kamis (10/11) [Dukumentasi/SultimNews. id]

SultimNews. id – Dinas Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) wilayah V Luwuk Banggai membuka kesempatan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga bulan Desember 2022 mendatang.

Kepala Bidang PKB dan BBNKB Samsat Luwuk, Wahuydin menjelaskan, hal itu tertulis dalam surat edaran Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng Nomor 51 tahun 2022 tentang tata cara penghapusan sanksi berupa denda PKB dan BBNKB kedua dan seterusnya.

Disebutkan, pelayanan pengahapusan denda tersebut dibuka sejak 10 November 2022 (Kemarin, red) hingga 31 Desember 2022 mendatang.

Menurut Wahyudin, tujuan dilaksanakannya kebijakan ini, kata dia, agar supaya masyarakat dapat memanfaatkan penghapusan tersebut.

“Apalagi melihat tunggakan kendaraan di Kabupaten Banggai tentu sangatlah besar,”ujar dia, kepada awak media ini, Kamis (10/11).

Terkait balik nama kata dia, menurut data yang ada di Samsat Luwuk, kurang lebih hampir 50:50 pemilik kendaraan adalah yang bukan nama aslinya.

Ia mencontohkan, saat pihaknya melakukan pemeriksaan dengan meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencocokan data kendaraannya, justru mereka berat untuk memberikannya.

Sebab, saat melakukan pembelian kendaraan, mereka masih menggunakan administrasi orang lain. “ Maka dengan adanya Pergub 51 Tahun 2022 tersebut, diharapkan masyarakat berkesempatan untuk melakukan balik nama dan tidak dipunggut biaya,”jelasnya.

Tak hanya itu, dalam pengurusan Bea BNKB sangatlah mudah, cukup membawa KTP pribadi, bukti kwitansi pembelian dan BPKB, kalian bisa melakukan balik nama.

“Jadi jika kendaraanya menggunakan KTP orang lain, kali ini tak perlu khawatir, mereka bisa membawa KTP pribadi serta kwitansi pembelian dan surat BPKB. Aturan ini sebenarnya sudah lama, hanya saja opini yang berkembang banyak yang mengatakan jika harus membawa KTP sesuai pemilik kendaraan awal,”katanya.

Selain itu, Wahyudin mengatakan, penghapusan denda juga diberlakukan bagi penunggak pajak kendaraan diatas satu tahun.

Bahkan menarikanya, jika mereka menunggak pajak enam sampai tujuh tahun, pihaknya akan menghapuskan masa pajaknya selama dua tahun dan hanya ditetapkan lima tahun saja.

“Sebab masa kadaluarsa pajak itu ada,”ucapnya.

Disamping itu, berkaitan dengan adanya surat Pergub yang baru dikeluarkan, dalam waktu dekat ini, pihak Samsat juga akan menyosialisasikan tentang kebijakan penghapusan denda PKB dan Bea BNKB di beberapa titik wilayah. (dat)