Permohonan Restorative Justice Kejari Banggai Diterima Jaksa Agung

Suasana permohonan Restorative Justice yang dihadiri tersangka dan keluarga korban, di Rumah RJ "Bonua Molumu", Rabu (17/5) [Foto : Humas Kejari Banggai]

SultimNews.info – Permohonan pengajuan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri (Banggai) dalam kasus Tindak Piana Umum (Tipidum) mendapat persetujuan Jaksa Agung.

Permohonan itu disetujui Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda JAM-Pidum, Dr.Fadil Zumhana.

Yang kemudian diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Orang dan Harta Benda, Agnes Triani. Pada Selasa, 16 Mei 2023.

Dirinya pun memimpin secara langsung melalui expose virtual, dan diikuti oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai serta masing-masing jajaran.

Adapun perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif atas nama tersangka ABD. Rahmat, oleh Penyidik Polres Banggai dengan sangkaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan.

Dijelaskan, awal mula kasus tersebut ketika tersangka berkunjung ke rumah saksi korban yakni ayah mertua tiri tersangka, Hermanto.

Dalam hal ini, ingin menjemput istri yang baru melahirkan dengan anaknya yang masih berumur 1 bulan.

Di mana, untuk dibawa ke tempat tersangka bekerja yaitu di Wilayah Tojo Una-Una.

Hanya saja, permintaan tersebut justru tak mendapat restu dari ibu mertua, Mina Denger.

Dengan alasan, usia bayi atau cucunya yang masih terbilang rawan, apalagi dibawa bepergian jauh.

Dari situlah kemudian terjadi cekcok. Kemudian saksi korban Hermanto yang duduk di teras rumah, kemudian masuk ke dalam kamar serta meminta tersangka untuk duduk terlebih dahulu.

Namun, Tersangka tidak mau, bahkan menantang Saksi Korban Hermanto untuk berkelahi.

Saksi Korban Hermanto pun mencekik leher dan membanting Tersangka ke lantai, tak mau kalah Tersangka kemudian berdiri lalu mengambil pisau yang berada di dekat bayi.

Alhasil tersangka menikam paha kanan Saksi Korban Hermanto sebanyak 3 (tiga) Kali, hingga mengakibatkan luka pada bagian paha kanan.

Selanjutnya berkaitan dengan alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif ini diberikan.

Setelah melalui musyawarah di Rumah RJ “Bonua Molumu” pada Jumat, 5 Mei 2023.

Tersangka dikatakan baru pertamakali melakukan tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Proses perdamaian itu dilakukan dengan sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan, paksaan dan ancaman dari pihak manapun.

Kemudian telah dilaksanakan kesepakatan perdamaian, di mana, tersangka telah meminta maaf dan korban beserta keluarga telah memberikan maaf yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum (Fasilitator) pada Kejari Banggai dengan syarat.

Tersangka berjanji memberikan uang pengobatan kepada korban, kemudian berjanji akan menitipkan anak kandungnya kepada keluarga korban sampai berumur 1 (satu) tahun.

Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banggai untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 pada 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Sebagai tindaklanjutnya, pada Rabu 17 Mei 2023 bertempat di Kantor Kejari Banggai, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai didampingi Plh. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum telah menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Berdasarkan keadilan Restoratif kepada Tersangka ABD. Rahmat yang dihadiri oleh Hermanto (korban), keluarga korban/tersangka, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Jaksa Penuntut Umum selaku fasilitator.

Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ini, maka perkara tersebut tidak dilanjutkan lagi ke tahap persidangan. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dirampas untuk dimusnahkan. (dat)