Hadiri Rakornas Percepatan Digitalisasi Daerah, Bupati Banggai Terima Arahan Wapres

Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin MM.,AIFO didampingi Plt Kepala DKISP Kabupaten Banggai, Lesmana Kulab dan Kabid Pengawasan Pendapatan Daerah BAPENDA saat menghadiri Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Jakarta, Selasa (3/10/2023). [DKISP BANGGAI]

JAKARTA, SULTIMNEWS – Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, MM., AIFO menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) Tahun 2023, bertempat di di Grand Sahid Jaya Jakarta, pada Selasa (3/10/2023).
Rakornas ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota dari seluruh Indonesia.
Dalam Rakornas P2DD kali ini mengusung tema “Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju” tersebut membawa isu penting dalam meningkatkan dan mempersiapkan fondasi Indonesia untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi sebagai syarat agar Indonesia bisa disebut negara maju.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin memberikan arahan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7persen dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.
“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Rakornas ini merupakan langkah konkret untuk menindaklanjuti amanat yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), serta pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Keanggotaan, Tugas, dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Satgas P2DD pada kesempatan tersebut memaparkan beberapa capaian tugas Satgas P2DD dalam kurun waktu tahun 2022 hingga semester I tahun 2023.
“Implementasi kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), berdasarkan Survei Indeks ETPD semester I tahun 2023, jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Digital mencapai 399 Pemda atau 73,6% persen Pemerintah optimis target tahun ini 75 persen bisa dicapai,” ujar Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan terkait penguatan ekosistem ETPD dan peningkatan kinerja TP2DD serta inovasi kebijakan P2DD. Dibandingkan tahun lalu, jumlah pemda yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja tahun pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 489 Pemda atau setara 90,2 persen.
Mengingat pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan visi digitalisasi yang lebih luas, Menko Airlangga selaku Ketua Pengarah Satgas P2DD, mengungkapkan harapannya agar inovasi digital dapat meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah.