SAKIP BANGGAI TURUN, KEMENPANRB REKOMENDASIKAN 10 POIN

Penyerahan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023, di Badung, Bali (06/12). [Foto: byu/don/HUMAS MENPANRB]

LUWUK, SULTIMNEWS – Menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Pemerintah Kabupaten Banggai, melalui surat bernomor B/ 532 /AA.05/2023 tertanggal 27 November 2023 yang ditandatangani Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto. KemenPANRB menyatakan, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai menunjukkan nilai sebesar 75,02 dengan predikat “BB” atau turun dari tahun sebelumnya dari tingkat “A”.
Berdasarkan uraian tersebut serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, KemenPANRB juga turut merekomendasikan sejumlah hal yang berisi 10 poin efektifitas AKIP kepada Pemkab Banggai.
Adapun sejumlah hal yang dimaksud yakni, pertama, menyempurnakan pohon kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon kinerja telah mempertimbangkan CSF yang menjadi area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dapat terbangun secara cukup.
Kedua, memperbaiki penetapan target kinerja pada dokumen perencanaan PD agar sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan di tingkat Pemda. Dan dalam penetapannya agar disertai dengan data dan bukti dukung yang andal serta relevan agar target kinerja akurat. Selain itu, penetapan target kinerja juga dapat disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya agar penetapan target di tahun selanjutnya tidak lebih rendah.
Selanjutnya, Membangun dan memanfaatkan sistem untuk mengawal pengukuran kinerja yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari Pemda, PD, sampai ke individu pegawai. Kemudian, melengkapi dokumen IKU seluruh PD dengan menambah definisi operasional dan memberikan penjelasan detail setiap formulasi perhitungan dengan acuan kebijakan maupun data dukung lainnya. Selanjutnya, memastikan bahwa definisi operasional dan formulasi perhitungan relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan, serta sesuai dengan pada level kinerjanya.
Kelima, memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pemberian TPP, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN di Pemkab. Banggai. Berikutnya berturut-turut, Memperkuat dan memperdalam reviu Inspektorat terhadap laporan kinerja seluruh PD untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah akuntabel dan analisis informasi yang disampaikan relevan dengan kondisi kinerjanya.
Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja Pemda maupun PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya.
Kedelapan, Membangun dan memanfaatkan sistem untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal internal kepada seluruh PD serta mengintegrasikannya dengan sistem dalam komponen SAKIP lainnya yaitu perencanaan, pengukuran, dan pelaporan agar temuan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal lebih detail dan akurat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
Melengkapi informasi kinerja pada website E-SAKIP Kab. Banggai agar transparan dan terlihat oleh publik, serta terakhir, memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat lebih menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap Pemerintah Daerah.
Menutup penyampaianannya, KemenPANRB berharap agar hasil evaluasi AKIP dari sejumlah poin masukan di realisasikan sebagai penerapan manajemen kinerja.
“…Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan,” tutup surat KemenPANRB. (*/MM)