SultimNews, BANGGAI- Rektor Universitas Tompotika (Untika) Luwuk, Musdar Amin, mempertanyakan perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan Untika Luwuk.
Melalui Forum Konsultasi Publik Tahap II RKPD tahun 2022, di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda Litbang) Kabupaten Banggai, Senin (15/3), Musdar Amin curhat seputar kondisi kampus yang dia pimpin saat ini.
Di hadapan Wakil Bupati Mustar Labolo, Musdar mengatakan bahwa Untika Luwuk merupakan kampus milik pemerintah daerah. Namun dalam pembangunannya, pemerintah daerah dinilai kurang berkontribusi, khususnya dari sisi penganggaran.
“Untika Luwuk adalah milik pemerintah daerah, dimana bupati merupakan pembina dan sekkab sebagai ketua yayasan. Terus bagaimana tanggung jawabnya?,” ujar Musdar Amin.
Seperti halnya universitas lain, Untika Luwuk kata Musdar, juga memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan SDM masyarakat. Olehnya, perhatian pemerintah daerah diharapkan lebih maksimal dalam upaya membangun Untika Luwuk kedepan.
“Jangan sampai ada pemikiran bahwa Untika tidak memberikan nilai tambah terhadap peningkatan SDM masyarakat. Saya pikir itu sangat keliru,” terangnya.
Sebagai bagian dari pemerintah daerah, lanjut Musdar, tanggung jawab pemerintah daerah adalah memenuhi sarana dan prasarana Untika Luwuk. “Perlu dipikirkan Untika ini. Kasihan. Kalau saya tidak masalah. Besok kita berhenti. Tapi Untika tetap berjalan,” tandasnya.
Sebelumnya, untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Untika Luwuk, pihaknya melalui yayasan bahkan pernah mengajukan permohonan pinjaman ke perbankan sebesar Rp 2 miliar. Namun oleh pihak perbankan, permohonan tersebut tidak dilayani, mengingat hingga saat ini belum yayasan yang mengajukan permohonan pinjaman.
“Kalau universitas memang ada,” katanya.
Melihat kondisi Untika Luwuk yang kurang mendapatkan sentuhan anggaran pemerintah daerah, Musdar mengaku pesimis akan kelanjutan kampus biru tersebut. Jika kondisi ini terus berlanjut, Musdar menyarankan agar Untika Luwuk segera dilepas atau dijual ke pihak swasta.
“Kalau pemerintah daerah tidak perhatikan itu, saya sarankan (Untika, red) dilepas saja. Lebih baik dijual. Ada perusahaan yang mau beli itu Untika. Supaya dibikin bagus,” imbuhnya.
Menanggapi curhatan tersebut, Wakil Bupati Mustar Labolo mengatakan pentingnya bagi Untika Luwuk untuk mandiri dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah daerah.
“Kalau dikasih menete terus, tidak akan berkembang. Seperti Unismuh itu, tanpa pemerintah daerah dia tetap berkembang,” imbuhnya. (and)
