Transformasi Tata Kelola Pemerintahan: Memberi Navigasi Integrasi Keamanan dan Kemajuan

Oleh: Fahmi Prayoga, S.E Tenaga Ahli, Peneliti, dan AnalisKebijakan Publik SmartID

Transformasi digital dalam pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan layanan publik. Namun, di balik peluang besar ini, terdapat tantangan serius terkait keamanan informasi.

Dalam kontek sini, integrasi kebijakan keamanan informasi harus menjadi bagian integral dari proses transformasi digital di sektorpublik. Di Indonesia, kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berperan penting dalam mendorong implementasi transformasi digital yang aman dan terukur.
Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologiinformasi dan komunikasi, ancaman terhadap keamanan informasi pun semakin kompleks.

Serangansiber, sepertiperetasan, pencurian data, dan ransomware, menjadi ancaman nyata bagi institusi pemerintah. Keamanan informasi tidak hanya penting untuk melindungi data sensitif, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik.

Ketika keamanan informasi terintegrasi dengan baik dalam transformasi digital, risiko kebocoran data dan gangguan layanan dapat diminimalkan.
Manajemen keamanan informasi di Indonesia menghadapi tantangan serius di tahun 2023 lampau, ditandai dengan sejumlah kasus peretasan dan kebocoran data yang menimpa berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta.

Salah satu kasus terbesar adalah kebocoran data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang melibatkan 217 juta data pribadi, serta serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menyebabkan kebocoran data 1,5 terabit.
Terbaru di pertengahan 2024 ini, serangansiber yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Juni 2024 menjadi pengingat kerasakan urgensi memperkuat keamanan siber di Indonesia.

Kasus ini bagaikan tamparan bagi bangsa, menunjukkan celah kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.
Tantangan besar ini membutuhkan solusi konkret untuk memperbaiki manajemen keamanan informasi di Indonesia. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, kebijakan SPBE tentu harus disertai dengan peningkatan keamanan siber yang menyeluruh.

Indonesia saat ini s ebenarnya telah memiliki Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 yang merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Dalam kontek seksisting, peraturan ini datang pada saat serangan siber semakin canggih dan meluas, mengancam berbagai sektor, termasuk pemerintah, perbankan, dan infrastruktur kritikal. Serangan seperti ransomware, phishing, dan Advanced Persistent Threat (APT) menjadi tantangan besar yang memerlukan respon cepat dan efektif.

Oleh karena itu, keberadaan peraturan ini idealnya dioptimalisasikan untuk menyiapkan kerangka kerja yang kuat dalam menghadapi ancaman siber.
Salah satu aspek kunci dari Peraturan Nomor 4 Tahun 2021 adalah penekanan pada pencegahan dan deteksi dini serangan siber. Dalam kondisi eksisting, banyak organisasi di Indonesia masih minim dalam penerapan langkah-langkah pencegahan dasar seperti pengelolaan patch, edukasi karyawan tentang phishing, dan implementasi firewall yang kuat. Tantangan utama di sini adalah kurangnya kesadaran dan keterampilan teknis yang memadai di banyak organisasi, yang sering kali menganggap keamanan siber sebagai tanggung jawab IT semata, bukan sebagai bagian integral dari manajemen risiko perusahaan.
Indonesia harus terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dengan membentuk pusat unggulan keamanan siber untuk penelitian, pelatihan, dan pengembangan solusi inovatif.

Selain itu, meningkatkan insentif bagi perusahaan/unit organisasi yang melaporkan insiden siber dan berbagi informasi penting untuk mendorong transparansi dan kerjasama yang lebih baik.
Peningkatan kesadaran public tentang pentingnya keamanan siber juga sangat krusial. Kampanye edukasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat melalui media sosial, seminar, dan workshop dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang risiko siber dan cara menghadapinya, dari pengguna biasa hingga pimpinan tertinggi pada sebuah unit organisasi.
Pengembangan kebijakan yang mendukung riset dan inovasi di bidang keamanan siber perlu diprioritaskan, termasuk pemberian hibah dan insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi keamanan siber.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan siber dengan hukuman berat akan memberikan efek jera, namun ini juga memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, evaluasi dan revisi regulasi secara berkala diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ancaman baru, memastikan regulasi tetap dinamis dan adaptif demi keamanansiber yang efektif.