Tak Dapat Menggugurkan Diskualifikasi Petahana

Mustakim La Dee, SH, MH

SultimNews.info, BANGGAI— Akademisi Untika Luwuk Mustakin La Dee, SH, MH menyikapi pernyataan Ketua DPRD Banggai Suprapto di media Harian Luwuk Post edisi 6 Mei 2020, yang menyatakan menggugurkan diskualifikasi atas Keputusan Bupati Banggai Herwin Yatim terhadap pelantikan pejabat eselon IIIa berdasarkan SK nomor 821.2/824/BKPSDM tanggal 22 April 2020.

Pernyataan Ketua DPRD yang sekaligus politis PDIP itu merujuk SE Bawaslu RI nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 , karena Bupati Banggai selaku petahana yang akan maju kembali dalam perhelatan Pilkada 2020 ini telah mencabut atau membatalkan SK peggantian pejabat. SK itu bernomor 800/845/BKPSDM tentang pembatalan atas keputusan Bupati Banggai Nomor: 821.2/824/BKPSDM tentang pengangkatan pejabat administrator Eselon IIIa di Lingkup Pemda Banggai.

Mustakin menjelaskan, pada dasarnya dalam ilmu perundang-undangan, SE tidak dibenarkan memuat norma baru, yang dapat mengesampingkan UU. Sebab, SE tidak termasuk peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan UU 15/2019 tentang perubahan atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

“Dalam UU itu menyebutkan, jenis dan hirarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas; UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,” papar Mustakim.

Bila merujuk pada hirarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka dengan jelas surat edaran (SE) bukan bagian dari norma hukum. Sehingga dalam kaitannya dengan mutasi pergantian pejabat yang dilakukan oleh Bupati Banggai pada tanggal 22 April 2020, itu, sudah jelas Bupati Banggai sebagai petahana melakukan mutasi pejabat sangat bertentangan dengan Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016 tentang Perubahan kedua atas UU 1/2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU.

Dalam Pasal 71 ayat (2) itu disebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pelanggaran ini juga dipertegas dalam Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang menyebutkan, Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

“Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yang dipertegas dengan SK pembatalan dimaksud, dengan nyata Bupati Banggai mengakui adanya mutasi peggantian pejabat, maka dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 telah nyata. Sehingga tidak ada alasan hukum yang bisa menggugurkan unsur Pasal 71 ayat (2),” jelasnya.

Pembatasan kewenangan kepala daerah sebagai petahana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU 10/2016, itu, menujukkan tentang persamaan hak pasangan calon dalam Pilkada. Penegakan hukum Pemilu telah banyak dilakukan oleh Bawaslu dan KPU yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) oleh Petahana, sebagaimana salah satunya pasangan calon Bupati Boalemo yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016.

Bahkan, putusan Mahkamah Agung (MA) mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati petahana Rum Pagau-Lahmuddin Hambali berdasarkan putusan MA nomor: 570 K/TUN/Pilkada/2016 tahun 2017.

“Upaya hukum tersebut yang diajukan gugatan dari pasangan calon bupati Darwis Moridu,” beber jebolan pascasarjana UMI Makassar ini.

Sehingga Bawaslu Kabupaten Banggai dapat menindaklanjuti proses penegakan hukum atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Bupati Banggai selaku petahana yang merekomendasikan pelanggaran administrasi tersebut kepada KPU Kabupaten Banggai.

Dan KPU Kabupaten Banggai wajib menidaklanjuti rekomendasi Bawaslu Banggai sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 poin (B1) UU 10/2016 yang menyebutkan, KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: b1. melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan.

Jika merujuk pada ketentuan unsur norma tersebut di atas sangat beralasan hukum, KPU Banggai mendiskualifikasi petahana Bupati Banggai selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat tahapan penetapan sebagai pasangan calon dan/atau pendaftaran sebagai pasangan calon karena sudah tidak memenuhi prasyarat ketentuan UU 10/2016. (awi)