Tidak Tepat Sasaran, IMM Banggai Kriktik APBD Banggai

Kabid Hikmah dan Advokasi IMM Banggai, Mu.Risaldi Sibay. [Foto/Istimewa]

SultimNews info – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Luwuk Banggai menilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai tidak tepat sasaran.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Hikmah dan Advokasi IMM Banggai, Muh.Risaldi Sibay.

Dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu, 21 Mei 2023, Risaldi mengatakan, jika APBD Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah uang pemerintah pusat yang telah diatur sesuai peruntukannya atau melalui earmak.

“Demikian pula terkait kesehatan, pendidikan hingga persoalan gaji,”ucapnya.

Di mana, peran pemerintah daerah (Pemda) hanya sebatas perantara program pusat saja.

Adapun pemda, sambung dia, hanya berperan pada belanja Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Bagi Hasil (DBH), yang mana adalah milik daerah dan bebas kelola, blockgrant.

Namun, Risaldi justru menilai saat ini Pemda Banggai bukannya malah menambah dan menopang program pemerintah pusat.

Khususnya infrastruktur, baik itu PAD melainkan DBH. Tapi, justru banyak digunakan untuk belanja operasional daerah.

“Seperti perjalanan dinas (Perjadin), perbaikan gedung pemerintah serta pengadaan gorden, makan minum, sewa gedung. Terlebih, mobil dinas yang dianggap tidak bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,”tandasnya.

Harusnya, sambung dia, dana tersebut digunakan untuk rakyat, “Justru malah digerogoti, ini jelas terasa tidak keberpihakan Pemda kepada masyarakat,”cetusnya.

Seperti halnya dalam pengadaan mobil dinas berupa Toyota Land Cruiser, dengan nilai Rp2,7 M oleh Bupati Banggai.

Risaldi berpendapat, jika ini tidaklah terasa etis, bahkan minim moral, apalagi ditengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Terlebih akibat kegagalannya dalam mencegah inflasi pada tahun 2022-2023.

“Bahkan, dalam pemeliharaan mobil mewah tersebut, hanya akan membebani APBD kita selanjutnya. Padahal, beliau masih memiliki Toyota Fortuner yang disediakan pula dari APBD kita,”bebernya.

Selain itu, Risaldi juga menilai terkait dengan anggaran Perjadin atau sewa gedung sebanyak Rp118 M.

Anggaran sebesar itu justru pula dinilai aneh, pasalnya, kualitas pelayanan maupun kinerja dari setiap OPD terkesan rendah.

“Bahkan saat kami melakukan mediasi bersama Anggota Legislatif DPRD Lalong Irwanto Kulap, realisasi capaian PAD hanya sebesar Rp70 M. Uang habis Rp118 M tapi pendapatan dari kemampuan kerja hanya mencapai Rp70 M,”ucap Risaldi.

Ini menandakan besar pasak dari tiang, pihaknya pun menilai biaya Perjadin sebesar itu justru dianggap hanya membuang-buang anggaran daerah saja.

Sebab tidak ada output yang jelas, begitupun saat menjalankan pekerjaan, itu bisa dilakukan melalui Zoom, atau rapat di balai pertemuan masing-masing OPD, tanpa harus ke Hotel, seperti saat pendemi dulu.

Sehingganya, menyikapi hal tersebut, IMM meminta DPRD hingga BPK jangan hanya diam, bila perlu mengusut aliran dana, mengingat jangan sampai ada Perjadin yang fiktif.

Di sisi lain, Risaldi pula menilai jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian, olehnya, prioritas anggaran pada infrastruktur ini tidak bisa disepelekan.

Menurut dia, PAD dan DBH seharusnya hadir untuk itu, misalnya pelebaran jalan atau penambahan alternatif jalan baru, terhadap sejumlah akses jalan yang kerap mengalami kemacetan.

Seperti jalan wilayah kilometer satu hingga Maahas. “Jangan berdalih bahwa itu jalan Provinsi sehingga lepas tangan, atau meminta dan menunggu instruksi Gubernur,”tandasnya.

Justru tambah dia, sudah seharusnya Pemda memikirkan pembuatan jalan alternatif milik daerah sendiri lewat APBD.

Begitupun untuk daerah seperti wilayah Bualemo, Balantak maupun wilayah lainnya, yang masuk dalam bagian Kabupaten Banggai.

“Harus ada APBD kita yang digunakan untuk perbaikan jalan itu,”jelasnya.

Sehingganya peran Pemda itu dinilai nyata, bukan hanya mengandalkan hasil loby ke Pemerintah Provinsi (Pemprov), kemudian dianggap sebuah pencapaian.

“Untuk itu kami meminta pemda melakukan APBD perubahan seperti pergeseran anggaran berupa Perjadin, Mobil dinas, makan minum. Apalagi tidak bersentuhan dengan masyarakat, sebaiknya difokuskan ke infrastruktur,”pungkas Risaldi. (dat)